Said Abdullah Dorong Wamil Terbatas bagi Generasi Muda
Said Abdullah mengusulkan wajib militer terbatas bagi generasi muda dan profesional untuk memperkuat pertahanan semesta. Ia mengusulkan pendidikan kedisiplinan dan bela negara sebagai bagian dari gagasan tersebut.
Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan wajib militer terbatas, terutama bagi generasi muda dan kalangan profesional. Gagasan itu, menurut Said, dapat memperkuat pertahanan semesta dengan menyiapkan rakyat terlatih sebagai pendukung TNI menghadapi ancaman yang kian beragam.
Said menilai konsep pertahanan semesta tetap relevan, tetapi pelaksanaannya perlu dipikirkan kembali agar tidak berhenti sebagai wacana. Ia menyoroti perkembangan perang asimetris dan perang hibrida yang membuat ancaman terhadap negara semakin kompleks.
“Tanpa ragu, saya menjawabnya doktrin ini masih relevan, yang berbeda terletak pada kompleksitas ancaman, karena berkembangnya perang asimetri dan perang hibrid yang makin meluas,” kata Said, seperti dikutip MetroTVNews.
Rakyat terlatih sebagai pendukung pertahanan
Dalam konsep pertahanan semesta, TNI dan Kepolisian menjadi kekuatan utama, sementara rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Said mengingatkan bahwa gagasan tersebut memiliki landasan dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara serta Pasal 30 ayat 2.
Ia menyebut doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 1953, dengan pengalaman perang gerilya pada awal kemerdekaan sebagai salah satu latar belakangnya. Bagi Said, prinsip yang mendasarinya masih penting, meski bentuk ancaman saat ini telah berkembang.
“Nyawa pertahanan sesungguhnya adalah menyatunya TNI dan rakyat,” ujar Said. Ia menekankan dukungan warga bukan berarti mengurangi peran TNI sebagai kekuatan utama, melainkan memperkuat kesiapan nasional ketika menghadapi kemungkinan eskalasi ancaman.
Said juga menilai pembangunan postur TNI yang memenuhi Minimum Essential Force (MEF) tetap perlu menjadi prioritas. Kesiapan rakyat terlatih dan pengembangan komponen cadangan, menurut dia, sebaiknya berjalan bersama penguatan profesionalisme TNI serta dukungan sumber daya yang memadai.
Usulan pendidikan bela negara bagi anak muda
Wajib militer terbatas yang dibayangkan Said tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Komponen Cadangan (Komcad). Ia mengusulkan program yang juga membangun kedisiplinan, budi pekerti, dan budaya pendukung pembangunan semesta, terutama di kalangan generasi muda.
Salah satu gagasannya adalah memperkenalkan pendidikan tersebut kepada anak muda berusia 18 tahun melalui program terpadu. Sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi dapat dilibatkan dalam pelaksanaannya. Namun, bahan yang disampaikan Said belum merinci durasi, bentuk kewajiban, maupun mekanisme seleksi peserta.
Untuk kalangan profesional, Said menyarankan pelatihan rakyat terlatih melalui sistem peer mentoring di bawah pembinaan TNI. Dengan cara itu, para profesional dapat berbagi keahlian, sementara kemampuan yang dimiliki masyarakat berpotensi menjadi dukungan bagi pertahanan negara.
Gagasan tersebut, kata Said, perlu dilihat sebagai upaya menyiapkan dukungan masyarakat, bukan menggantikan pembangunan kekuatan militer. Ia menghendaki perpaduan antara TNI yang kuat dan profesional, warga terlatih, serta pengelolaan sumber daya yang memadai.
Belajar dari beragam model negara lain
Said menyinggung sejumlah negara yang menerapkan wajib militer dengan skema berbeda. Korea Selatan, misalnya, mewajibkan pria berusia 18–28 tahun mengikuti dinas militer selama 18–24 bulan. Swedia, Finlandia, Singapura, dan Norwegia juga disebut memiliki kebijakan serupa; Norwegia menerapkan kewajiban bagi perempuan sebagai bagian dari kesetaraan gender.
Di Amerika Serikat, pemuda berusia 18 tahun diwajibkan mendaftar dalam Selective Service System. Sementara itu, Malaysia memiliki Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) selama 45 hari bagi pemuda berusia 16 tahun ke atas. Contoh-contoh itu menunjukkan variasi bentuk program, bukan satu model yang otomatis dapat diterapkan di Indonesia.
Usulan Said muncul di tengah pembahasan tentang hubungan militer dan demokrasi, yang masih kerap dibayangi pengalaman masa Orde Baru ketika militer mendominasi posisi sipil dan politik. Ia menilai TNI pascareformasi telah memusatkan diri pada tugas utamanya sebagai penjaga republik.
Meski demikian, gagasan wajib militer terbatas masih memerlukan pembahasan lebih jauh, termasuk soal desain, sasaran, dan keterkaitannya dengan Komcad. Perdebatan publik dapat menjadi ruang untuk menguji bagaimana pendidikan bela negara dan kesiapan warga diperkuat tanpa mengaburkan peran TNI maupun hak masyarakat.
