Stok Beras RI Diklaim 25 Juta Ton, Ini Rinciannya
Mentan Andi Amran Sulaiman memperkirakan ketersediaan beras nasional sekitar 25 juta ton. Namun, hitungan itu mencakup cadangan Bulog, potensi panen, dan stok sektor horeka.
Stok beras RI diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton, menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Angka itu mencakup cadangan yang dikelola Bulog, potensi hasil panen padi yang siap dipanen, serta persediaan di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka). Klaim tersebut disampaikan saat sedikitnya 33 negara meminta warganya menyiapkan kebutuhan pokok untuk menghadapi keadaan darurat.
Data yang disampaikan Amran merujuk pada kondisi per 26 Oktober 2026. Cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton. Dua komponen lain masing-masing diperkirakan sekitar 10 juta ton, yakni beras dari tanaman padi yang siap dipanen dan stok pada sektor horeka.
Angka 25 juta ton itu bukan semata-mata beras yang tersimpan sebagai cadangan pemerintah. Sebagian berasal dari potensi panen, sementara sebagian lainnya berada di sektor usaha. Pembedaan ini penting untuk membaca klaim ketersediaan nasional, yang tidak seluruhnya sama dengan stok Bulog yang dapat dikelola langsung pemerintah.
Komponen stok memiliki fungsi berbeda
Amran menyebut kebutuhan beras nasional berada di kisaran 2,5 juta ton per bulan. Perbandingan angka itu dengan estimasi ketersediaan 25 juta ton memberi gambaran skala pasokan yang disebut pemerintah, tetapi tidak otomatis berarti seluruh jumlah tersebut tersedia sebagai cadangan siap salur. Sebab, kategori yang dihitung mencakup hasil panen yang belum tentu sudah masuk gudang serta persediaan di sektor usaha.
Dalam laporan ANTARA, Amran mengatakan produksi domestik dan cadangan yang kuat membuat kondisi pangan Indonesia relatif aman menghadapi ketegangan geopolitik serta risiko gangguan rantai pasok. Pernyataan serupa juga diberitakan CNBC Indonesia dan VIVA.co.id. Pemerintah menilai kemampuan memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri menjadi bekal ketika perdagangan internasional terganggu.
Amran menyebut Indonesia mempertahankan swasembada beras tanpa impor sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan. Ia mengingatkan, konflik dapat mengganggu jalur perdagangan dan mendorong negara menahan ekspor. Jika kebutuhan dalam negeri bergantung pada pasokan luar, gangguan semacam itu berisiko menekan ketersediaan barang dan harga.
“Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan,” kata Amran.
Ketahanan pangan, menurut Amran, juga berkaitan dengan kemampuan negara melindungi masyarakat dari gejolak pasokan. Namun, klaim kecukupan saat ini tidak membuat pemerintah menganggap pekerjaan telah selesai. Produksi perlu dijaga agar ketersediaan beras tidak hanya bergantung pada cadangan yang sudah ada atau perkiraan panen.
Imbauan darurat muncul di puluhan negara
Perhatian terhadap kesiapsiagaan rumah tangga muncul setelah sedikitnya 33 negara mengeluarkan anjuran untuk menyimpan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar. Sejumlah negara menyarankan persediaan untuk setidaknya 72 jam. Inggris mendorong rumah tangga menyiapkan makanan dan air bagi kebutuhan tiga hari, sedangkan Jepang menyarankan stok tiga hari dan, jika memungkinkan, hingga satu minggu.
Anjuran itu berkaitan dengan berbagai risiko, bukan hanya krisis pangan. Konflik geopolitik, bencana alam, cuaca ekstrem, serangan siber yang mengganggu infrastruktur, serta hambatan distribusi disebut sebagai kemungkinan yang perlu diantisipasi. Situasi tersebut membuat banyak negara memberi perhatian pada ketersediaan barang penting di tingkat rumah tangga.
Indonesia menyampaikan gambaran yang berbeda melalui jumlah produksi dan stok berasnya. Namun, kecukupan nasional tetap bergantung pada keberlanjutan panen, distribusi, dan kemampuan menjaga persediaan di berbagai sektor. Perhitungan yang diumumkan pemerintah menggabungkan cadangan, potensi hasil panen, dan stok usaha, sehingga perubahan pada tiap komponen dapat memengaruhi gambaran ketersediaan.
Produksi dan kesiapan lahan tetap dikejar
Kementerian Pertanian menyebut sejumlah upaya untuk menjaga produksi, antara lain optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, serta peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah juga menyiapkan langkah menghadapi perubahan iklim dan potensi kekeringan yang dapat memengaruhi hasil panen.
Rangkaian program itu menjadi penopang agar pasokan tidak hanya bertumpu pada cadangan beras pemerintah. Amran menegaskan kondisi pangan yang dinilai aman perlu dipertahankan melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan, dan perlindungan terhadap petani. Data terbaru yang dipaparkan masih berupa hitungan per 26 Oktober 2026, sementara upaya menjaga produksi dan kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan terus dilanjutkan.
