18.11.2026

Rocky Gerung di Lingkar Kekuasaan: Ujian bagi Kritik

Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden memunculkan pertanyaan tentang daya tahan kritik di dalam kekuasaan. Filsafat politik menawarkan ukuran: kebijakan harus terbuka diuji dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

rocky-gerung-di-lingkar-kekuasaan-ujian-bagi-kritik

Rocky Gerung dilantik Presiden Prabowo sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden pada 2 Oktober 2026. Masuknya intelektual publik yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah itu memunculkan pertanyaan: mampukah ia tetap menjaga nalar kritis setelah berada di dalam lingkar kekuasaan?

Perdebatan tersebut bukan semata soal pilihan pribadi Rocky. Di baliknya ada persoalan lebih mendasar tentang hubungan filsafat, kebenaran, dan kekuasaan—serta bagaimana seorang pemikir dapat ikut mendorong perubahan tanpa kehilangan jarak kritis terhadap pemerintah.

Rocky Gerung dan kekhawatiran publik

Selama ini Rocky dikenal sebagai figur yang tidak segan melontarkan kritik tajam terhadap kekuasaan dan menentang kebijakan yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat. Karena itu, kabar pelantikannya memancing sindiran di media sosial: “Sisi gelap ilmu filsafat: Sokrates dicekoki minuman beracun, Rocky Gerung disuapi makanan beracun.”

Ungkapan itu mencerminkan kecemasan sebagian publik bahwa Rocky akan meninggalkan posisi kritis masyarakat sipil setelah bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Kekhawatiran tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam tulisan sumber disebut telah menelan banyak korban.

Rocky menjelaskan bahwa keputusannya masuk ke lingkar kekuasaan tidak mengubah substansi sikap dan pandangannya. Ia tetap membawa gagasan “radical break”. Jika sebelumnya perubahan diperjuangkan dari ranah masyarakat sipil, kini ia ingin mendorongnya dari dalam pemerintahan, dengan tujuan membuat kekuasaan lebih demokratis dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Filsafat politik dan kesejahteraan umum

Tarik-menarik antara harapan dan kekhawatiran itu mengingatkan pada pertanyaan klasik filsafat politik: apakah kekuasaan dapat berjalan bersama kebenaran, atau justru cenderung menjadi lawannya? Plato membahas persoalan tersebut dalam Politeia atau Republik, dengan gagasan bahwa filsafat dan kekuasaan politik perlu berkelindan.

“Jika para filsuf tidak menjadi raja di negara-negara atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar […] maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia.”

Gagasan Plato bukan sekadar ajakan agar pemimpin memiliki pengetahuan. Kekuasaan, dalam kerangka itu, harus tunduk pada kebenaran dan diarahkan pada kesejahteraan umum. Pemimpin perlu memiliki daya penilaian yang terbentuk melalui proses belajar panjang, agar kesejahteraan yang dikejar bukan hanya milik penguasa dan keluarganya, melainkan rakyat luas, terutama mereka yang paling rentan.

Namun, gagasan filsuf-raja menghadapi persoalan ketika diterapkan dalam demokrasi. Prinsip kebebasan dan kesetaraan tidak memberi satu pihak hak untuk mengklaim kebenaran secara tunggal. Dalam pandangan demokrasi deliberatif yang dikaitkan dengan Jürgen Habermas, kebenaran politik bersifat terbuka untuk diuji dan dikoreksi melalui diskusi publik.

Ukuran kritik di dalam pemerintahan

Demokrasi deliberatif menempatkan warga sebagai peserta dalam pembentukan arah kebijakan sekaligus pengawas kekuasaan. Diskusi tentang rancangan undang-undang dan kebijakan tidak semestinya dipersempit menjadi pertarungan identitas atau kepentingan elite. Yang perlu diuji ialah alasan di balik keputusan politik dan dampaknya bagi masyarakat.

Proses itu mensyaratkan sikap saling menghormati. Peserta diskusi harus mengakui kemampuan pihak lain untuk berargumentasi serta memperlakukannya sebagai individu yang otonom dan setara. Tanpa syarat tersebut, ruang deliberasi kehilangan makna dan kritik mudah dikesampingkan.

Dalam kerangka ini, keberadaan seorang filsuf di lingkar kekuasaan tidak otomatis menjadi jaminan bahwa pemerintah akan lebih bijaksana. Tolok ukurnya justru terletak pada apakah ia tetap menguji kebijakan secara rasional, empiris, dan etis—bukan sekadar memberikan pembenaran filosofis atas keputusan pemerintah.

Kepercayaan publik kepada Rocky, dengan demikian, akan ditentukan oleh konsistensi sikapnya setelah pelantikan. Kekuasaan bisa menjadi ruang untuk mendorong perubahan dari dalam, tetapi kritik tetap diperlukan agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan kepentingan rakyat tidak berhenti sebagai slogan.

Lensakita