Rencana HP Gratis Pemerintah, Siapa yang Bisa Menerima?
Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana pemberian HP dan rekening digital bagi warga. Syarat rekening disebut untuk WNI berusia minimal 17 tahun dan memiliki e-KTP.
Rencana pemberian HP gratis dan rekening digital bagi warga Indonesia diungkapkan Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Menurut Hashim, kebijakan itu ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan digital sekaligus menjadi jalur penyaluran bantuan pemerintah.
Hashim menyebut setiap warga akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi rekening digital. Melalui perangkat itu, dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening penerima. Namun, pernyataan tersebut belum disertai rincian teknis mengenai jenis ponsel, jadwal pembagian, maupun mekanisme penyalurannya.
Rencana ini menggabungkan dua hal: penyediaan ponsel dan pembukaan rekening. Hashim mengatakan pemerintah ingin menjangkau warga yang belum menggunakan layanan perbankan, termasuk aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat.
HP dan rekening digital untuk menyalurkan bantuan
Dalam forum tersebut, Hashim menjelaskan bahwa bantuan pemerintah ke depan direncanakan tidak lagi disalurkan secara tunai. Dana disebut akan dikirimkan oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel yang mereka miliki.
“Semua bantuan dari pemerintah tak lagi berbentuk tunai, tapi dikirim oleh pak Juda (Wamenkeu Juda Agung) dan Kementerian Keuangan langsung ke masyarakat melalui ponsel mereka,” kata Hashim.
Ia juga menyatakan, rekening digital pada ponsel itu akan menjadi tempat dana bantuan berada sebelum diterima oleh masing-masing warga. Skema tersebut, menurut Hashim, diharapkan membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang belum terhubung dengan layanan keuangan formal.
Meski demikian, keterangan yang disampaikan Hashim belum memuat penjelasan mengenai cara warga mendaftar, proses verifikasi penerima, ataupun apakah ponsel akan dibagikan serentak. Belum ada pula informasi mengenai spesifikasi perangkat, operator yang akan digunakan, dan dukungan akses internet. Karena itu, rencana tersebut belum dapat dipahami sebagai jadwal pembagian yang sudah berjalan.
Rekening gratis bagi warga berusia 17 tahun ke atas
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Ia merujuk angka Bank Dunia dan mengatakan pemerintah sepakat bahwa sebagian warga masih berada di luar sektor perbankan. Pembukaan rekening gratis disebut sebagai salah satu cara untuk memperluas akses tersebut.
Dalam keterangannya, Hashim menyebut dua bank yang mendapat tugas menyediakan rekening bagi warga yang belum memilikinya, yakni Bank Syariah dan Bank Rakyat. Dalam pemberitaan mengenai pernyataan yang sama, Bank Rakyat disebut sebagai Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Biaya pembukaan rekening yang disebut sebesar Rp 50.000 akan digratiskan. Adapun ketentuan yang disampaikan Hashim menyasar warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan memiliki e-KTP. Keterangan itu merujuk pada pembukaan rekening; belum dijelaskan lebih lanjut bagaimana ketentuan penerima ponsel akan ditetapkan.
Hashim mengatakan keputusan mengenai penugasan dua bank tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet yang ia ikuti. Pernyataan itu memberi gambaran bahwa rencana rekening digital telah dibicarakan di tingkat pemerintah. Namun, rincian pelaksanaan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui tahapan dan persyaratan secara pasti.
Rincian pelaksanaan masih ditunggu
Sejauh keterangan yang tersedia, belum ada informasi tentang jumlah ponsel yang akan disediakan, anggaran program, tahapan distribusi, atau lembaga yang akan mengelola pembagian perangkat. Belum dijelaskan pula apakah semua warga yang memenuhi syarat akan langsung memperoleh ponsel atau pemberian dilakukan bertahap.
Hal-hal tersebut penting karena rencana ini menyangkut perangkat sekaligus rekening untuk penyaluran bantuan. Masyarakat juga masih menunggu penjelasan resmi mengenai cara memastikan rekening benar-benar dapat diakses oleh penerima, serta bagaimana bantuan pemerintah akan dialihkan dari tunai ke kanal digital.
Untuk saat ini, pernyataan Hashim menjadi gambaran awal mengenai rencana perluasan layanan keuangan digital melalui ponsel dan rekening. Pengumuman mengenai aturan, jadwal, dan mekanisme resmi akan menentukan bagaimana warga dapat mengikuti program tersebut dan siapa saja yang akhirnya menerima perangkat.
