18.11.2026

BSU 2026 Rp900.000 Dibayar Sekaligus pada November-Desember

BSU 2026 ditetapkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayar sekaligus sebesar Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan pada November-Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

bsu-2026-rp900000-dibayar-sekaligus-november-desember

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total Rp900.000 sekaligus, dengan penyaluran dijadwalkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bantuan ditujukan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan pemerintah. CNBC Indonesia mengutip keterangan Indah pada Sabtu, 7 November 2026.

Besaran bantuan bulanan tidak berarti uang disalurkan setiap bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus, sehingga total yang diterima untuk periode tiga bulan adalah Rp900.000. Pekerja juga tidak perlu mengajukan pendaftaran untuk memperoleh BSU.

Syarat penerima mengacu pada status kerja dan upah

Penerima harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Syarat lainnya adalah menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Ketentuan upah tersebut merujuk pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam kepesertaan. Komponen upah yang dipakai mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap. Dengan demikian, angka yang digunakan dalam penentuan penerima bukan sekadar perkiraan pekerja, melainkan nilai yang tercatat dalam data kepesertaan.

Besaran batas upah juga memperhitungkan kondisi upah minimum daerah. Di kabupaten atau kota yang UMK-nya melebihi Rp3,5 juta, batas tersebut disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang dipakai adalah UMP, dengan aturan pembulatan yang sama.

Penyesuaian itu berarti batas penghasilan tidak otomatis sama untuk seluruh pekerja di Indonesia. Untuk memeriksa kelayakan, pekerja perlu memperhatikan upah yang dilaporkan pemberi kerja dan ketentuan minimum di wilayah tempatnya bekerja. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan dalam aturan BSU.

ASN, TNI, dan Polri tidak termasuk

BSU 2026 tidak diberikan kepada anggota aparatur sipil negara, TNI, maupun Polri. Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran disebut sebagai kelompok yang diprioritaskan. Ketentuan ini menempatkan status penerimaan PKH sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas, bukan sebagai pengganti syarat kepesertaan dan batas upah.

Karena penerima tidak mendaftar secara mandiri, ketepatan data pekerja yang dikirim pemberi kerja menjadi bagian dari proses penetapan. Data upah, identitas, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila terdapat data yang tidak cocok, pekerja berisiko tidak tercatat memenuhi kriteria meski merasa telah memenuhi syarat.

Indah meminta perusahaan memastikan data pekerja yang disampaikan akurat dan calon penerima memenuhi ketentuan. Ia mengatakan, “Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan.”

Jadwal yang ditetapkan pemerintah menempatkan penyaluran pada November hingga Desember 2026. Pembayaran akan dilakukan lewat bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Rincian teknis penerimaan bagi pekerja mengikuti pelaksanaan aturan dan data yang digunakan dalam penetapan penerima.

Lensakita