DPR Dukung Usulan Kapolri Larang Vape Total
M. Nasir Djamil mendukung usulan Kapolri untuk melarang vape total karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk peredaran narkotika cair. Ia meminta pemerintah, MUI, dan institusi terkait segera membahas kebijakan tersebut.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mendukung usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar peredaran vape atau rokok elektrik dilarang total di Indonesia. Nasir menilai perangkat tersebut berisiko disalahgunakan sindikat sebagai sarana memasukkan narkotika cair, sehingga pemerintah perlu segera membahas langkah pelarangan.
Dukungan itu disampaikan Nasir kepada wartawan pada Minggu (25/10/2026). Menurut dia, upaya mencegah narkoba beredar di kalangan generasi muda harus menjadi pertimbangan utama, meski kebijakan tersebut berpotensi membawa dampak terhadap kegiatan ekonomi.
“Saya mendukung usulan Kapolri Jenderal Suyudi soal rokok elektrik yang saat ini telah dijadikan oleh para sindikat peredaran gelap narkoba sebagai tempat untuk memasukkan cairan mengandung zat narkotika,” kata Nasir.
Nasir soroti risiko vape bagi generasi muda
Nasir mengatakan penggunaan vape di kalangan anak muda membuat persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi perdagangan. Ia mengakui pelarangan total dapat memengaruhi kegiatan ekonomi, tetapi menilai perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Nasir, vape dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran narkotika cair. Jika perangkat itu tetap beredar tanpa larangan menyeluruh, ia khawatir sindikat akan terus memanfaatkannya untuk menyelundupkan zat terlarang dan menjangkau pengguna muda.
“Pelarangan vape secara total memang dibutuhkan guna mencegah potensi vape digunakan pintu masuk narkoba cair. Begitupun memang kita harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pelarangan itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa vape saat ini digunakan oleh generasi muda,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensi kebijakan, tetapi tidak mengabaikan ancaman penyalahgunaan. Nasir menilai pilihan yang dihadapi bukan hanya soal manfaat ekonomi dari peredaran vape, melainkan juga risiko yang dapat muncul apabila perangkat tersebut dimanfaatkan untuk mengedarkan narkoba.
“Memang secara ekonomi mungkin menguntungkan. Tapi jika tidak ada pelarangan total, maka sindikat akan menggunakan vape untuk meracuni generasi muda dengan narkoba cair. Pemerintah mau pilih yang mana. Ekonomi atau kehancuran generasi emasnya?” kata Nasir.
Pemerintah dan MUI diminta segera merumuskan kebijakan
Nasir berharap pemerintah membahas usulan pelarangan tersebut bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan institusi terkait. Ia menyebut perumusan bersama diperlukan agar langkah yang diambil dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi prevalensi pengguna narkoba di Indonesia.
“Saya juga berharap, pemerintah bersama MUI dan institusi terkait segera merumuskan pelarangan vape secara total ini sehingga mampu mengurangi pravelensi pengguna narkoba di Indonesia,” kata Nasir.
Ia juga mengaitkan usulan itu dengan kewajiban negara melindungi warga, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Dalam pandangannya, pelarangan total diperlukan untuk menutup potensi penggunaan vape sebagai sarana peredaran zat terlarang.
Nasir menyampaikan sikap tersebut di tengah pembahasan mengenai risiko penyalahgunaan rokok elektrik. Namun, dalam pernyataannya, ia belum menguraikan bentuk aturan, mekanisme penerapan, maupun tahapan yang perlu ditempuh untuk menjalankan pelarangan tersebut.
Kapolri sebut vape sebagai pintu masuk narkotika cair
Usulan pelarangan total sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia menyatakan vape dapat menjadi pintu masuk peredaran narkotika cair di Indonesia, seiring perubahan bentuk narkotika yang beredar dari padat menjadi cair.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam konferensi pers pengungkapan penyelundupan 1,16 ton obat keras jenis ketamin HCl di Belawan, Sumatera Utara, pada Jumat (23/10). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa upaya menghadapi narkoba perlu terus dilakukan dengan langkah-langkah yang relevan terhadap perkembangan peredarannya.
“Karena kita tahu vape adalah salah satu ya pintu masuk narkotika, yang mana kita tahu evolusi perubahan narkotika dunia, termasuk di Indonesia, dari yang bentuknya padat menjadi cair, dan pintu masuknya adalah vape,” ujar Suyudi.
Nasir sejalan dengan kekhawatiran Kapolri mengenai potensi vape digunakan untuk menyamarkan atau memasukkan narkotika cair. Ia meminta pemerintah tidak menunda pembahasan, sembari tetap memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin timbul bagi pihak-pihak yang berkegiatan di sektor tersebut.
Perdebatan mengenai pelarangan vape kini bertumpu pada dua hal yang sama-sama perlu diperhatikan: pencegahan penyalahgunaan narkoba dan dampak kebijakan terhadap ekonomi. Pemerintah bersama MUI dan institusi terkait diharapkan merumuskan langkah yang jelas, dengan perlindungan generasi muda sebagai salah satu pertimbangan utama.
