18.11.2026

Danantara Tetapkan Pedoman Baru bagi Pimpinan BUMN

Danantara menerbitkan delapan pedoman perilaku bagi Direksi dan Komisaris BUMN, mencakup kehadiran di lokasi operasi, konflik kepentingan, fasilitas, hingga media sosial.

danantara-pedoman-baru-pimpinan-bumn

Direksi dan komisaris BUMN diwajibkan menghabiskan sedikitnya separuh hari kerja efektif setiap bulan di lokasi operasional perusahaan. Ketentuan itu menjadi salah satu isi pedoman perilaku baru yang diterbitkan PT Danantara Asset Management (Persero) untuk memperkuat disiplin dan tata kelola di lingkungan perusahaan negara.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025. Dokumen ditetapkan di Jakarta pada 31 Oktober 2025 dan ditandatangani Direktur Utama PT Danantara Asset Management, Dony Oskaria. Seperti dilaporkan ANTARA, pedoman itu memuat delapan bidang pengaturan dan berlaku bagi Direksi serta Dewan Komisaris BUMN.

Danantara meminta seluruh anak perusahaan menerapkan ketentuan tersebut paling lambat 30 hari kalender setelah surat edaran diterbitkan. Surat itu juga ditembuskan kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia dan Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Kehadiran dan batas hubungan keluarga

Pedoman ini menetapkan standar perilaku, etika kerja, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kewajiban pimpinan BUMN. Mereka diminta menjaga integritas serta hadir langsung di tempat operasional sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.

Urusan kedinasan maupun transaksi bisnis juga harus dijauhkan dari keterlibatan pasangan dan anggota keluarga. Aturan itu mengatur hubungan personal yang berpotensi bercampur dengan kepentingan perusahaan. Dalam urusan internal, Direksi dan Komisaris pun diminta bekerja secara profesional sesuai kewenangan masing-masing.

Pembagian peran tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih tanggung jawab. Komisaris tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional sehari-hari, sementara komunikasi antarorgan perusahaan tetap perlu berjalan secara profesional.

Kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan menjadi bagian lain dari pedoman. Pejabat harus mematuhi ketentuan antikorupsi serta aturan mengenai gratifikasi yang berlaku di KPK. Jika terjadi pelanggaran, konsekuensinya dapat berupa evaluasi integritas sampai pemberhentian.

Konflik kepentingan dan fasilitas perusahaan

Untuk mengantisipasi konflik kepentingan, setiap pejabat diwajibkan menandatangani pernyataan tahunan bahwa dirinya bebas dari konflik tersebut. Jabatan, informasi internal, ataupun aset perusahaan tidak boleh digunakan demi keuntungan pribadi maupun keluarga.

Penggunaan fasilitas juga dibatasi. Pengawalan patwal dilarang dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau kepentingan pribadi. Biaya tambahan fasilitas bagi keluarga tidak boleh dibebankan kepada perusahaan. Pedoman itu juga meminta pejabat menghindari acara seremonial yang tidak memberi nilai tambah.

Ketentuan perjalanan dinas luar negeri dibuat lebih terukur. Permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama PT Danantara Asset Management, paling lambat 14 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan. Dengan demikian, persetujuan perjalanan perlu diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan, bukan diajukan mendekati waktu berangkat.

Pengembangan kemampuan dan kepemimpinan turut diatur. Pimpinan BUMN didorong mengikuti sertifikasi profesional, memperkuat kerja sama lintas unit, serta menjalankan kegiatan mentoring di dalam perusahaan. Ketiganya masuk dalam pedoman sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan kepemimpinan.

Aktivitas pribadi dan media sosial

Aturan perilaku juga menjangkau kegiatan di luar kantor. Anggaran dan fasilitas perusahaan tidak boleh digunakan untuk hobi atau olahraga pribadi. Aktivitas semacam itu hanya dapat dilakukan di luar jam kerja.

Di media sosial, pejabat beserta pasangan dan anggota keluarga diminta tidak mengunggah pameran gaya hidup mewah yang dapat memunculkan penilaian negatif terhadap perusahaan. Mereka juga dilarang terlibat dalam perdebatan politik atau menyampaikan komentar yang berpihak secara partisan.

Rangkaian ketentuan tersebut menempatkan perilaku pribadi, penggunaan aset, dan pembagian kewenangan sebagai bagian dari standar profesional pimpinan BUMN. Setelah surat edaran ditetapkan, anak perusahaan memiliki waktu maksimal 30 hari kalender untuk mulai menerapkannya.

Lensakita