ISNU Jateng Bahas Risiko Geothermal Gunung Ungaran
ISNU Jawa Tengah menggelar diskusi tentang geothermal Gunung Ungaran. Para narasumber membahas potensi energi, kajian lingkungan, hak warga, dan pemerataan manfaat.
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Tengah menggelar diskusi ilmiah tentang rencana pengembangan energi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (10/10). Forum itu membahas potensi energi terbarukan sekaligus risiko lingkungan, dampak sosial-ekonomi, dan keadilan bagi warga sekitar.
Diskusi yang berlangsung bersamaan dengan Musyawarah Kerja ISNU tersebut dibuka Ketua Umum Kamaruddin Amin. Sejumlah akademisi dan pemerhati lingkungan hadir untuk mengulas rencana pengembangan dari berbagai sudut, mulai dari geologi, hukum, hingga perspektif keagamaan.
Ketua PW ISNU Jawa Tengah Fahruddin Aziz mengatakan, forum tersebut merupakan respons terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Menurut dia, keterlibatan cendekiawan diperlukan untuk menelaah kebijakan transisi energi yang dapat memengaruhi lingkungan dan kehidupan warga.
Potensi panas bumi dan kebutuhan kajian lanjutan
Pakar geothermal dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Yoga Ari Wibowo, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi besar karena berada di kawasan pertemuan lempeng tektonik dan memiliki banyak gunung api. Energi ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama batu bara yang selama ini menjadi sumber utama pembangkit listrik tenaga uap.
Yoga memaparkan, potensi panas bumi Indonesia diperkirakan sekitar 27 gigawatt (GW), sementara kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang telah terpasang baru sekitar 2,7 GW. Untuk kawasan Gunung Ungaran, potensi awal yang diperkirakan dapat dikembangkan berada pada kisaran 40 megawatt (MW). Kapasitas itu masih mungkin berubah berdasarkan kajian lanjutan.
Ia mengingatkan bahwa angka potensi belum cukup untuk memastikan besaran proyek. Kapasitas, lokasi fasilitas, serta aspek teknis pengembangan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yoga juga menekankan perlunya pengumpulan data dasar atau baseline mengenai kualitas dan kuantitas air sebelum proyek berjalan.
Data tersebut dapat menjadi pembanding untuk melihat perubahan kondisi lingkungan setelah kegiatan eksplorasi maupun ketika pembangkit beroperasi. Tanpa informasi awal, kondisi sebelum dan sesudah kegiatan akan lebih sulit dievaluasi. Karena itu, pembahasan teknis perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap dampak lingkungan.
Hak warga dan pemerataan manfaat jadi perhatian
Akademisi dan pemerhati hukum serta lingkungan dari Unika Soegijapranata, Hotmauli Sidabalok, mengingatkan bahwa transisi energi tidak semata-mata berarti mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Setiap proyek, menurut dia, perlu menjawab pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risikonya.
Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengembangan perlu mendapat perhatian khusus. Mereka berpotensi menghadapi perubahan lingkungan dan sosial, sedangkan manfaat ekonomi proyek belum tentu dibagikan secara merata. Pandangan itu sejalan dengan penekanan peserta diskusi bahwa perlindungan hak warga dan pemerataan manfaat harus masuk dalam pertimbangan kebijakan.
Forum tersebut juga menyoroti bahwa keputusan pengembangan energi tidak cukup didasarkan pada kebutuhan listrik dan potensi sumber daya alam. Keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis perlu diperhitungkan sejak proses perencanaan, termasuk dalam menilai risiko yang mungkin muncul bagi masyarakat sekitar.
Perspektif keagamaan dalam pengelolaan alam
Dewan Ahli ISNU Jawa Tengah, Prof. H. Abu Hapsin, membahas hubungan manusia, agama, dan lingkungan hidup. Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menguraikan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam kerangka tersebut, kedudukan manusia bukan pembenaran untuk menguasai dan mengeksploitasi alam tanpa batas.
Pembahasan lintas disiplin itu menjadi bagian dari upaya ISNU melihat rencana geothermal secara lebih menyeluruh. Perspektif geologi membantu menjelaskan potensi dan kebutuhan kajian teknis, sementara pendekatan hukum, sosial, dan keagamaan mengingatkan pentingnya perlindungan warga serta tanggung jawab terhadap alam.
Fahruddin menyebut FGD tersebut sebagai salah satu bentuk kepedulian ISNU terhadap aspirasi masyarakat. Organisasi itu juga tengah mengembangkan program ISNU Goes to Campus untuk membangun hubungan sinergis dengan perguruan tinggi dan mendekatkan para sarjana pada persoalan publik.
Musyawarah Kerja Wilayah II ISNU sendiri beragenda mengonsolidasikan organisasi, menyusun program kerja, dan merumuskan rekomendasi. Dalam konteks rencana panas bumi Gunung Ungaran, hasil kajian lanjutan dan keterbukaan data akan menjadi hal penting agar pembahasan manfaat energi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat.
