DBD Bangka Selatan Tembus 147 Kasus hingga Pekan ke-39
DKPPKB Bangka Selatan mencatat 147 kasus DBD hingga minggu ke-39 2026 tanpa kematian. Simpang Rimba melaporkan kasus terbanyak, sementara warga didorong memperkuat pencegahan.
Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 147 hingga minggu ke-39 tahun 2026. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) setempat mencatat sebaran kasus di sembilan wilayah kerja puskesmas, tanpa laporan kematian.
Data itu dipaparkan dalam evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit yang digelar di Hotel Sewarna Manunggal, Toboali, pada 5 November 2026. Kepala DKPPKB Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa, menyampaikan perkembangan tersebut sekaligus mengajak masyarakat memperkuat upaya mencegah penularan.
Simpang Rimba mencatat kasus terbanyak
Puskesmas Simpang Rimba memiliki jumlah kasus tertinggi, yakni 37. Berikutnya, wilayah kerja Puskesmas Payung mencatat 32 kasus, Rias 23 kasus, Toboali 18 kasus, dan Air Gegas 17 kasus.
Kasus yang tercatat di wilayah Puskesmas Batu Betumpang berjumlah sembilan. Tiram melaporkan lima kasus, Tanjung Labu empat kasus, sedangkan Air Bara dua kasus. Puskesmas Pongok tidak mencatat kasus sampai batas waktu pelaporan tersebut.
Meski jumlah kasus terbanyak berada di wilayah kerja Simpang Rimba, pemaparan DKPPKB menyebut Kecamatan Toboali memiliki angka kejadian atau incidence rate tertinggi. Kedua ukuran itu berbeda: satu menunjukkan jumlah kasus, sementara yang lain menggambarkan kejadian berdasarkan ukuran populasi. Rincian angka incidence rate tidak disampaikan dalam laporan.
Akumulasi 147 kasus hingga pekan ke-39 menjadi dasar perhatian pemerintah daerah terhadap pencegahan DBD. Catatan tanpa kematian juga tidak menghilangkan perlunya kewaspadaan, sebab kasus tersebar di beberapa wilayah layanan kesehatan.
PSN dimulai dari lingkungan rumah
DKPPKB mendorong warga menjalankan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin melalui 3M Plus. Langkah utamanya ialah membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan, serta mengolah kembali barang bekas yang bisa menampung air dan menjadi tempat nyamuk berkembang biak.
Unsur “Plus” dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu atau losion antinyamuk, menaburkan larvasida pada penampungan air, serta memelihara ikan pemakan jentik. Menjaga lingkungan tetap bersih juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Menurut Agus, pengendalian DBD tidak cukup bertumpu pada petugas kesehatan. Kebiasaan warga di rumah dan lingkungan sekitar diperlukan agar tempat berkembang biak nyamuk bisa dikurangi secara konsisten. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam evaluasi yang diikuti jajaran kesehatan itu.
Imbauan tersebut sejalan dengan langkah pencegahan yang bisa dilakukan sebelum warga membutuhkan layanan medis. DKPPKB meminta puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pengendalian penyakit.
Sebelas penyakit masuk agenda pengendalian
DBD merupakan satu dari 11 penyakit prioritas yang dibahas dalam evaluasi program tahun 2026. Daftar tersebut juga mencakup HIV, tuberkulosis, malaria, gigitan hewan penular rabies, kusta dan frambusia, infeksi saluran pernapasan akut, diare, hepatitis, filariasis, serta kecacingan.
Penanganan penyakit-penyakit itu mencakup perbaikan layanan, perluasan deteksi dini, dan pencegahan di masyarakat. Dalam pembahasan HIV, DKPPKB menekankan akses pemeriksaan dan edukasi, disertai kesinambungan pengobatan antiretroviral di fasilitas kesehatan.
Layanan konseling dan tes HIV, skrining untuk kelompok berisiko serta ibu hamil, dan ketersediaan obat turut menjadi bagian dari upaya yang dipaparkan. Agus juga menilai masyarakat perlu merasa aman saat mengakses layanan, tanpa takut mendapat stigma.
Rapat koordinasi pada 5 November itu menjadi ruang evaluasi capaian program sekaligus penguatan kerja lintas sektor. Radar Bahtera melaporkan, DKPPKB berharap puskesmas dan unsur masyarakat terus menjalankan pencegahan serta pengendalian penyakit. Pemantauan kasus DBD dan pelaksanaan upaya pencegahan di wilayah kerja puskesmas menjadi bagian dari tindak lanjut yang dibutuhkan.
