BPOM Percepat Inovasi Vaksin untuk Menutup Vaccine Gap
BPOM mendorong inovasi vaksin dan menyiapkan persetujuan bersyarat untuk mempercepat akses, dengan pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu tetap dijaga.
Ketimpangan akses vaksin masih menjadi persoalan dalam penanganan penyakit menular. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong percepatan riset dan produksi vaksin di dalam negeri, sekaligus menyiapkan aturan persetujuan bersyarat agar produk yang dibutuhkan bisa lebih cepat menjangkau masyarakat tanpa mengurangi standar keamanan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan dorongan itu dalam kuliah umum di kampus Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L), Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Forum bertajuk “Bridging the Vaccine Gap: Scientific and Technological Advances for Diseases Lacking Effective Vaccines” tersebut membahas penyakit yang belum memiliki vaksin efektif atau vaksinnya belum tersedia secara merata.
BPOM menyebut tuberkulosis (TBC), AIDS, hepatitis C, dan malaria sebagai beberapa penyakit yang masih menghadapi celah tersebut. Taruna menilai upaya menanganinya tidak cukup bertumpu pada temuan laboratorium. Riset perlu didukung penguasaan teknologi, regulasi yang memadai, kemampuan produksi, serta jalur penyaluran yang bisa menjangkau masyarakat.
Ketimpangan vaksin terlihat saat pandemi
Gambaran nyata kesenjangan akses tampak dalam vaksinasi COVID-19. Dalam paparan Taruna, negara berpenghasilan tinggi mampu memvaksinasi lebih dari 80 persen penduduknya dalam kurun 12 bulan, sedangkan cakupan di negara berpenghasilan rendah masih di bawah 15 persen.
“Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak,” kata Taruna Ikrar.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan vaksin secara global tidak otomatis berarti semua negara dapat mengaksesnya. BPOM juga menyoroti persoalan biaya riset yang tinggi, terbatasnya fasilitas produksi lokal, serta kebutuhan rantai dingin untuk menjaga vaksin selama distribusi. Kendala-kendala itu dapat membatasi akses, bahkan ketika suatu produk telah dikembangkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi vaksin tidak berhenti pada penemuan ilmiah. Taruna menekankan perlunya produk yang dapat diproduksi dalam skala besar, dijangkau masyarakat, dan disalurkan secara adil. Teknologi yang disebut dalam paparannya mencakup platform mRNA, kecerdasan buatan, serta vaksin mukosa.
Persetujuan bersyarat masih disusun
Untuk mempercepat akses obat dan vaksin baru, BPOM tengah merancang kebijakan conditional approval atau persetujuan bersyarat. Aturan tersebut belum menjadi jalur yang berlaku; rancangan kebijakannya masih disusun bersama sejumlah lembaga dan telah menerima masukan publik. BPOM menyebut praktik di Eropa sebagai salah satu acuan.
Saat ini, terdapat beberapa jalur yang dapat digunakan untuk registrasi produk. Di antaranya Special Access Scheme (SAS), Emergency Use Authorization (EUA) yang digunakan pada masa pandemi atau endemi, serta evaluasi normal. BPOM menilai proses melalui jalur evaluasi biasa bisa memerlukan waktu panjang, terutama bagi produk inovatif yang harus melewati rangkaian uji klinis.
Obat untuk penyakit langka menjadi salah satu contoh kebutuhan yang berpotensi menghadapi proses panjang. Pengembangannya memerlukan investasi besar dan tahapan uji klinis, mulai fase pertama dan kedua hingga uji fase ketiga di berbagai pusat. Persetujuan bersyarat dirancang untuk membantu mengatasi kendala waktu tersebut, bukan untuk menghapus penilaian terhadap produk.
Taruna menegaskan percepatan tidak akan mengendurkan pemeriksaan keamanan, khasiat, dan mutu. Ia menggambarkan penerbitan izin bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menyediakan produk kesehatan yang dibutuhkan. Dengan pengawasan tetap berjalan, kebijakan baru diharapkan memperpendek waktu akses bagi obat atau vaksin tertentu.
BPOM dampingi riset hingga produksi
Di luar pembaruan aturan, BPOM menyatakan akan mendampingi peneliti dan industri farmasi sepanjang proses pengembangan. Pendampingan itu mencakup pengujian awal, uji klinis, kesiapan fasilitas pembuatan yang memenuhi standar current Good Manufacturing Practice (cGMP), sampai pengajuan izin edar.
Langkah tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai temuan akademik. Taruna mendorong perguruan tinggi dan industri farmasi nasional membangun kerja sama strategis, termasuk alih teknologi dan kemitraan produksi di dalam negeri. Dalam kegiatan di i3L itu, Rektor i3L Katherine dan Board Director Kalbe Farma Mulialie turut hadir.
BPOM juga menyebut kerja sama melalui mutual agreement, reliance, dan reference sebagai cara lain untuk mendukung proses perizinan. Bagi Indonesia, penguatan kapasitas riset dan produksi diharapkan membuka jalan bagi pembuatan vaksin dalam negeri yang aman, efektif, dan terjangkau, sehingga ketergantungan pada produk impor dapat dikurangi.
Tahap berikutnya adalah menuntaskan rancangan persetujuan bersyarat melalui koordinasi antarlembaga dan masukan publik. Sementara itu, BPOM menyatakan akan terus mengawal riset, uji klinis, kesiapan fasilitas, dan proses perizinan produk yang dikembangkan.
