18.11.2026

Penyadapan Presiden: Polisi Didesak Usut Tuntas

DPR meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo diusut secara profesional. Pakar siber menjelaskan risiko zero-click, tetapi metode itu belum terbukti digunakan dalam perkara tersebut.

penyadapan-presiden-polisi-didesak-usut-tuntas

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memunculkan dua tuntutan sekaligus: pengusutan hukum yang transparan dan pemeriksaan serius atas keamanan komunikasi pejabat negara. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan aparat penegak hukum harus bekerja profesional serta tidak menjadi alat kepentingan politik.

Dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Puan mengapresiasi langkah kepolisian menangani perkara tersebut. Ia menyebut penanganan kasus penyadapan Presiden sebagai salah satu isu yang akan diawasi DPR pada masa sidang ini.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan.

Pernyataan itu datang ketika dugaan penyadapan ilegal juga disebut menyasar sejumlah media massa. Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, seperti diberitakan NTVNews.id, mengecam penggunaan kekuasaan untuk membatasi kemerdekaan pers. Ia mengingatkan bahwa penyadapan oleh lembaga berwenang harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas, bukan digunakan untuk mengintervensi kerja jurnalistik.

Pengusutan diminta menelusuri pemberi perintah

Dorongan agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan disampaikan Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI). Direktur Komunikasinya, Yusuf Mars, meminta aparat mengungkap pihak yang diduga memerintahkan atau mengendalikan penyadapan serta tujuan di balik tindakan tersebut.

Menurut Yusuf, perkara ini menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan. Ia juga mendorong audit menyeluruh terhadap sistem komunikasi Presiden serta pengawasan penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan aparat negara. Permintaan itu masih berupa desakan organisasi; bahan pemberitaan belum memuat hasil audit maupun kesimpulan penyidikan.

Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi Riano P. Ahmad turut mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Sementara itu, Puan menyatakan DPR mendukung pengusutan yang transparan dan profesional. Ia menegaskan lembaga penegak hukum harus independen dalam menjalankan tugas.

Perhatian terhadap perkara ini juga terkait dengan risiko teknis yang dapat ditimbulkan perangkat penyadapan. Namun, paparan pakar mengenai metode peretasan tidak dengan sendirinya membuktikan teknologi tertentu dipakai dalam kasus yang sedang diusut.

Zero-click berbeda dari penyadapan jaringan

Dalam program DARI MEJA REDAKSI Nusantara TV pada Senin (9/11/2026), Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menjelaskan perbedaan antara sistem intersepsi resmi dan serangan malware tingkat lanjut. Ia menyebut Lawful Interception Management System (LIMS) umumnya bekerja pada jaringan telekomunikasi konvensional.

Menurut penjelasan Pratama, LIMS dapat merekam percakapan suara berbasis GSM, SMS, catatan panggilan, serta memperkirakan lokasi melalui BTS. Sistem itu juga memiliki fitur geofencing untuk mendeteksi nomor ponsel yang masuk atau keluar dari radius tertentu. Akan tetapi, LIMS tidak dirancang untuk membuka isi percakapan pada aplikasi modern yang menggunakan enkripsi.

Metode zero-click memiliki karakter berbeda. Serangan ini dapat mengeksploitasi perangkat tanpa korban mengeklik tautan atau memasang berkas secara sadar. Pratama mengatakan, bila malware berhasil masuk, pelaku berpotensi mengakses isi ponsel tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Begitu perangkat dikirimkan malware, semua isi handphone-nya bisa diambil tanpa orang yang diintersepsi tahu sama sekali,” ujar Pratama.

Ia menyebut data yang mungkin terpapar mencakup pesan, foto, video, dokumen dan surel. Serangan tertentu juga dapat mengambil alih kamera atau mikrofon dari jarak jauh. Karena itu, enkripsi pada aplikasi pesan tidak otomatis melindungi data apabila perangkatnya sendiri telah dikuasai malware.

Gejala ponsel perlu diperiksa, bukan jadi bukti tunggal

Pratama mengingatkan lonjakan penggunaan data, ponsel terasa panas saat tidak dipakai, baterai cepat terkuras, kinerja melambat, aplikasi tiba-tiba tertutup, atau perangkat berulang kali memulai ulang dapat menjadi tanda yang patut diperiksa. Gejala tersebut, bagaimanapun, bukan bukti pasti penyadapan karena juga dapat muncul akibat persoalan perangkat atau aplikasi.

Ia meminta pejabat publik dan aparat negara lebih berhati-hati menjaga ponsel, termasuk tidak sembarangan menitipkannya. Untuk pejabat strategis seperti Presiden, Wakil Presiden, dan menteri, Pratama mendorong penggunaan pengamanan komunikasi dengan enkripsi dari perangkat ke perangkat. Rekomendasi teknis itu menjadi salah satu langkah pencegahan, sementara penentuan apakah ada penyadapan dan siapa yang bertanggung jawab tetap bergantung pada hasil pemeriksaan aparat.

DPR menyatakan penanganan perkara akan masuk agenda pengawasan pada masa persidangan yang baru dibuka. Di sisi lain, IMPRESI meminta penyidik menelusuri rantai kendali dugaan penyadapan, sedangkan Dewan Pers mengingatkan agar proses hukum tidak mengganggu kebebasan jurnalistik.

Lensakita