18.11.2026

Kemenkes Kejar Biaya Kesehatan OOP di Bawah 20 Persen

Kemenkes ingin menurunkan porsi biaya kesehatan yang dibayar langsung masyarakat dari sekitar 28 persen menjadi di bawah 20 persen. Perluasan perlindungan asuransi menjadi salah satu arah yang dibahas.

kemenkes-kejar-biaya-kesehatan-oop-di-bawah-20-persen

Kementerian Kesehatan menargetkan pengeluaran kesehatan yang dibayar langsung oleh masyarakat turun dari sekitar 28 persen menjadi kurang dari 20 persen dari total belanja kesehatan nasional. Selisih tersebut setara sedikitnya delapan poin persentase yang perlu ditekan agar target tercapai.

Pengeluaran langsung atau out-of-pocket (OOP) mencakup biaya yang tidak ditanggung asuransi maupun program pemerintah. Porsinya yang masih tinggi membuat Kemenkes melihat perlunya memperluas perlindungan pembiayaan, agar warga tidak harus menanggung sendiri seluruh biaya saat membutuhkan layanan kesehatan.

Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kemenkes, Ratu Martiningsih, menyebut angka OOP saat ini berada di kisaran 28 persen. Menurut dia, capaian itu masih di atas indikator yang ingin dituju pemerintah dengan mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Media Asuransi News melaporkan keterangan Ratu dalam Podcast Ngobras AAJI pada Senin, 9 November 2026. JournalArta juga mencatat bahwa penurunan porsi biaya yang dibayar sendiri menjadi sasaran untuk mengurangi beban keuangan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional.

Belanja kesehatan mencapai sekitar Rp640 triliun

Total belanja kesehatan Indonesia telah mencapai sekitar Rp640 triliun. Dalam pembiayaan sebesar itu, BPJS Kesehatan disebut telah memberi perlindungan finansial dalam skala besar. Ratu menyampaikan bahwa peran BPJS dalam mengambil alih beban pembiayaan berada di kisaran 30 persen.

Namun, keberadaan BPJS belum menghilangkan seluruh pengeluaran yang harus dibayar langsung oleh warga. Kemenkes menilai masih ada ruang untuk memperluas perlindungan, terutama pada biaya yang tetap jatuh kepada masyarakat ketika mengakses pelayanan.

Pengeluaran OOP, menurut Ratu, bukan hanya terkait kebutuhan kesehatan seperti vitamin. Ada pula biaya yang muncul saat seseorang memerlukan layanan di fasilitas kesehatan. Karena komponen pengeluarannya beragam, upaya menekan beban rumah tangga tidak cukup hanya melihat satu jenis pembelian atau satu jenis layanan.

Angka 28 persen memberi gambaran jarak menuju sasaran pemerintah. Agar berada di bawah 20 persen, porsinya harus berkurang lebih dari delapan poin persentase. Target itu berkaitan langsung dengan seberapa besar belanja kesehatan yang masih berasal dari uang masyarakat sendiri, bukan dengan turunnya total belanja kesehatan nasional.

Bagi warga, porsi pembayaran langsung ikut menentukan jumlah biaya yang perlu disiapkan ketika membutuhkan perawatan. Itulah sebabnya Kemenkes mengaitkan target tersebut dengan perlindungan finansial. Pemerintah ingin memperkecil beban yang dibayar masyarakat, bukan sekadar menetapkan angka pembiayaan sebagai sasaran administratif.

Perluasan asuransi dan penggunaan dana ikut dibahas

Salah satu arah yang disebut Kemenkes ialah memperluas perlindungan melalui sistem asuransi. Dengan cakupan yang lebih luas, masyarakat diharapkan tidak menanggung seluruh biaya layanan medis dari kantong sendiri. Ratu tidak merinci dalam laporan tersebut bentuk program atau tahapan pelaksanaan yang akan ditempuh untuk memperluas perlindungan itu.

Penguatan pembiayaan, menurut Ratu, juga tidak berhenti pada ketersediaan dana. Pemerintah perlu memastikan dana yang ada digunakan secara tepat dan mampu menopang layanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menyangkut siapa yang membayar, tetapi juga bagaimana pembiayaan mendukung layanan.

Hal itu menjadi penting karena Kemenkes turut mencermati inflasi medis yang berpotensi menaikkan kebutuhan biaya kesehatan. Meski demikian, kenaikan tarif tidak diposisikan sebagai jawaban tunggal. Ratu menekankan perlunya pembiayaan yang mencakup proses secara menyeluruh sehingga pelayanan dapat berlangsung dengan lebih komprehensif.

Dalam keterangannya, Ratu menyebut Kemenkes tidak ingin hanya mengambil kebijakan menaikkan tarif. Pembiayaan, kata dia, perlu dirancang agar dapat menopang pelayanan secara menyeluruh. Pernyataan tersebut menempatkan pengendalian beban OOP dan keberlanjutan layanan sebagai dua persoalan yang perlu ditangani bersamaan.

Perhatian berikutnya tertuju pada cara target di bawah 20 persen itu diterjemahkan ke dalam kebijakan pembiayaan dan perluasan perlindungan. Dalam laporan Media Asuransi News dan JournalArta, belum dijelaskan jadwal pencapaian maupun rincian langkah operasionalnya. Untuk saat ini, angka sekitar 28 persen masih menjadi titik awal yang hendak diturunkan Kemenkes.

Lensakita