Denda Rp2,1 Triliun Kasus Saham DSSA-BREN-CUAN Lunas
OJK menyatakan denda administratif Rp2,1 triliun terkait perkara saham DSSA, BREN, dan CUAN telah dibayar serta disetorkan ke kas negara. Sanksi dikenakan kepada pihak yang terlibat, bukan kepada ketiga emiten.
Denda administratif senilai Rp2,1 triliun terkait perkara saham DSSA, BREN, dan CUAN telah dibayar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dana tersebut masuk ke kas negara, sementara sanksi dikenakan kepada pihak-pihak yang dinilai terlibat, bukan kepada tiga emiten yang sahamnya diperiksa.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan informasi itu di Jakarta, Kamis (29/10/2026), setelah menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia. Pembayaran, menurut dia, dilakukan dua hari sebelumnya. “Sudah bayar dua hari lalu. Sudah, Rp2,1 triliun, sudah bayar,” kata Friderica, seperti diberitakan IDX Channel.
Penegasan mengenai penerima sanksi penting untuk membedakan perusahaan tercatat dari pihak yang dikenai denda. OJK tidak menyebutkan dalam laporan tersebut identitas lengkap seluruh pihak pembayar maupun rincian besaran denda untuk masing-masing pihak.
Pemeriksaan transaksi DSSA mencakup periode 2024-2026
Dalam perkara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), pemeriksaan OJK berpusat pada transaksi saham selama 2024 hingga 2026. Regulator mendalami dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, yang telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Penelusuran transaksi dan aliran dana membawa OJK memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 orang perseorangan, serta 11 badan hukum asing. Pemeriksaan itu menemukan indikasi manipulasi perdagangan yang melibatkan nasabah individu maupun institusi melalui sejumlah anggota bursa.
Menurut hasil pemeriksaan yang dipaparkan OJK, transaksi tersebut diduga disusun secara terencana dan mendorong harga saham DSSA naik secara tidak wajar. Regulator kemudian menindaklanjuti temuan, termasuk membekukan izin orang perseorangan milik direksi perusahaan efek yang terbukti terlibat.
Informasi yang tersedia tidak merinci berapa bagian dari total Rp2,1 triliun yang berkaitan dengan perkara DSSA. Namun, OJK menyatakan pihak-pihak dalam perkara tersebut memperoleh keuntungan secara tidak sah dari tindakan yang diperiksa.
Dugaan rekayasa penjatahan IPO BREN dan CUAN
Untuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), pemeriksaan diarahkan pada proses penawaran umum perdana saham atau IPO. OJK mendalami dugaan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK.
Regulator menelusuri dokumen dari perantara pedagang efek, penjamin emisi, dan bank kustodian. Pemeriksaan juga menjangkau lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pembagian jatah saham.
OJK menemukan dugaan bahwa penjatahan saham IPO kedua emiten melibatkan alokasi kepada kelompok yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali. Pemesanan dalam jumlah besar diduga memakai identitas penerima jatah pasti yang disamarkan.
Menurut temuan regulator, pola tersebut membuat kepemilikan saham terkumpul pada kelompok tertentu dan mengurangi porsi yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas. Porsi saham yang beredar di publik ini dikenal sebagai free float.
Dalam laporan IDX Channel, OJK mengaitkan perkara BREN dan CUAN dengan dugaan keuntungan tidak sah bagi pihak-pihak yang terlibat. Rincian mengenai individu atau badan usaha yang dikenai sanksi, serta pembagian nilai denda di antara perkara-perkara tersebut, tidak dipaparkan.
Denda sudah dibayar, proses pengawasan tetap relevan
Pelunasan denda menandai bahwa kewajiban administratif yang diumumkan OJK telah dipenuhi. Namun, pembayaran itu tidak mengubah penegasan regulator bahwa sanksi ditujukan kepada pihak yang terbukti terlibat, bukan otomatis kepada DSSA, BREN, atau CUAN sebagai perusahaan terbuka.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan dua jenis dugaan pelanggaran yang berbeda: pergerakan transaksi saham DSSA dan pengaturan alokasi saham saat IPO BREN serta CUAN. Keduanya berkaitan dengan proses yang dapat memengaruhi pembentukan harga dan ketersediaan saham untuk diperdagangkan, sehingga pemeriksaan mencakup pelaku pasar dan dokumen dari sejumlah lembaga keuangan.
OJK telah menyebut adanya pembekuan izin terhadap direksi perusahaan efek yang terbukti terlibat dalam perkara DSSA. Adapun pengumuman pembayaran Rp2,1 triliun belum disertai rincian lanjutan mengenai identitas seluruh pihak yang membayar atau tindakan berikutnya dalam setiap perkara.
