Danantara Batasi Perjalanan Dinas Direksi BUMN
Danantara menetapkan syarat perjalanan dinas direksi dan komisaris BUMN, termasuk izin tertulis untuk perjalanan luar negeri dan pelaporan setelah kegiatan.
Perjalanan dinas direksi dan komisaris BUMN harus berkaitan langsung dengan tugas perusahaan dan dijalankan secara wajar. Untuk perjalanan ke luar negeri, pejabat perusahaan juga wajib mengajukan izin kepada pimpinan Danantara Asset Management paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.
Ketentuan itu tercantum dalam Surat Edaran Danantara Asset Management Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Surat tersebut ditetapkan pada 31 Oktober 2025. Seperti dilaporkan detikFinance, aturan mengatur penggunaan fasilitas perusahaan serta prosedur perjalanan dinas, termasuk untuk kegiatan di luar negeri.
Pokok kebijakannya, perjalanan dinas bukan fasilitas tambahan bagi pejabat. Kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan perusahaan, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kewajaran.
“Kegiatan perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas perusahaan dan bukan merupakan tunjangan atau fasilitas yang diberikan/disediakan oleh perusahaan,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Fasilitas perusahaan harus terkait kebutuhan operasional
Surat edaran membatasi pemakaian fasilitas perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis. Dengan ketentuan itu, penggunaan kendaraan dinas, akomodasi, maupun fasilitas perjalanan tidak semestinya diperlakukan sebagai fasilitas pribadi yang melekat pada jabatan.
Aturan juga secara khusus mengatur perjalanan atau penginapan bagi anggota keluarga direksi dan komisaris. Fasilitas perusahaan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan keluarga apabila penggunaannya menimbulkan biaya tambahan yang dibebankan kepada perusahaan.
Pembatasan tersebut menempatkan biaya tambahan sebagai garis yang tegas. Bila perjalanan anggota keluarga menambah pengeluaran perusahaan, fasilitas itu tidak dapat digunakan untuk menanggung keperluan mereka. Ketentuan serupa berlaku terhadap fasilitas lain yang disediakan perusahaan.
Pengaturan itu mencakup direksi dan dewan komisaris BUMN. Sementara itu, surat edaran tidak memerinci dalam bahan yang dilaporkan tersebut bentuk sanksi bagi pelanggaran. Fokus aturan yang dijelaskan adalah kaitan perjalanan dengan kepentingan perusahaan dan penggunaan fasilitasnya.
Izin perjalanan luar negeri diajukan 14 hari kerja sebelumnya
Untuk perjalanan dinas ke luar negeri, direksi dan komisaris wajib meminta persetujuan secara tertulis kepada Direktur Utama Danantara Asset Management. Pengajuan harus masuk sekurang-kurangnya 14 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan. Artinya, rencana perjalanan perlu disiapkan sebelum tanggal berangkat, bukan sekadar dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai.
Permohonan tersebut harus memuat alasan dan tujuan perjalanan, serta hubungannya dengan sasaran kebijakan perusahaan. Pemohon juga perlu menjelaskan dampak yang mungkin dialami perusahaan jika perjalanan tidak dilakukan. Dengan begitu, dasar kebutuhan perjalanan menjadi bagian dari bahan pertimbangan saat izin diajukan.
Rencana durasi, sumber pendanaan, dan anggaran biaya juga wajib dicantumkan. Surat edaran meminta informasi relevan lainnya disertakan dalam pengajuan. Rincian itu menghubungkan tujuan perjalanan dengan perkiraan pengeluaran, sehingga rencana dinas dapat dinilai secara lebih utuh sebelum pelaksanaan.
Persyaratan tersebut berlaku bagi pengajuan perjalanan dinas luar negeri. Adapun prinsip bahwa perjalanan harus menunjang pelaksanaan tugas, serta dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan kewajaran, disebut sebagai ketentuan umum bagi perjalanan direksi dan komisaris.
Laporan wajib disampaikan setelah perjalanan
Kewajiban belum berakhir ketika pejabat kembali. Direksi dan komisaris harus menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan berlangsung. Dengan batas waktu itu, laporan menjadi tahap lanjutan setelah izin dan pelaksanaan perjalanan.
Rangkaian ketentuan dalam surat edaran mencakup hubungan perjalanan dengan pekerjaan, pembatasan fasilitas bagi keluarga jika menambah biaya perusahaan, proses persetujuan perjalanan ke luar negeri, serta pelaporan setelah kegiatan. Perusahaan juga diarahkan menggunakan fasilitasnya untuk mendukung urusan operasional dan bisnis, bukan kebutuhan yang tidak terkait pekerjaan.
Karena itu, pejabat yang merencanakan perjalanan luar negeri perlu menyiapkan tujuan, anggaran, dan informasi pendukung sebelum mengajukan izin. Setelah kegiatan selesai, laporan pelaksanaannya harus disampaikan dalam tenggat yang ditetapkan, yakni 14 hari kerja.
