Dailami Firdaus Minta Konser Israel & New Breed Ditolak
Dailami Firdaus meminta pemerintah tidak mengizinkan konser Israel & New Breed di Jakarta. Ia mendesak penyelenggara menghentikan promosi dan menjelaskan tujuan kegiatan.
Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus meminta pemerintah tidak mengizinkan konser Israel & New Breed di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Cucu ulama besar Betawi KH Abdullah Syafii itu juga mendesak agar promosi dan penjualan tiket dihentikan sampai ada penegasan pembatalan.
Dailami menyampaikan sikap tersebut pada Ahad, 4 Oktober 2026. Menurut dia, rencana pertunjukan bertajuk “Till The Whole World Knows Tour 2026” perlu dicermati serius oleh instansi terkait, terlebih kegiatan itu telah dipromosikan sebagai konser internasional dan tiketnya dipasarkan melalui platform daring.
Ia meminta kementerian dan lembaga, aparat keamanan, serta pihak yang berwenang dalam proses perizinan menilai rencana tersebut dengan mempertimbangkan aturan hukum, kondisi keamanan, dan potensi dampak sosial. Dailami juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersikap hati-hati dalam menyikapi penyelenggaraan konser berskala besar.
Penolakan konser Israel & New Breed dikaitkan dengan sikap Indonesia
Dailami menempatkan penolakannya dalam konteks dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan sikap menentang penjajahan. Ia mengingatkan pemerintah agar memastikan kegiatan publik tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan maupun sikap politik luar negeri Indonesia.
“Pemerintah harus tegas dan konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kegiatan yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat justru dibiarkan berjalan tanpa pertimbangan yang matang,” kata Dailami.
Menurut dia, manfaat ekonomi dari sebuah konser tidak semestinya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam proses perizinan. Kegiatan hiburan memang dapat menggerakkan perputaran uang, membuka peluang usaha, dan mendatangkan pengunjung. Namun, pemerintah juga perlu menilai dampaknya terhadap ketertiban umum dan sensitivitas masyarakat.
“Perputaran ekonomi memang penting, tetapi pemerintah tidak boleh hanya melihat besarnya keuntungan. Aspek sosial, ketertiban umum, dan sensitivitas masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Israel & New Breed dikenal sebagai kelompok musik dengan tema-tema Kristiani. Vokalis utamanya, Israel Houghton, pernah mengunggah pernyataan dukungan kepada Israel di media sosial pada Oktober 2023. Rekam jejak unggahan itu kemudian menjadi salah satu alasan sejumlah figur publik menyerukan boikot terhadap konser di Jakarta.
Seruan boikot dan permintaan klarifikasi penyelenggara
Chiki Fawzi, Wanda Hamidah, Annisa Theresia Maqdisia, dan seniman pantomim Wanggi Hoed termasuk di antara figur publik yang menyuarakan penolakan. Seruan mereka beredar di media sosial dan memicu perdebatan tentang rencana kedatangan grup tersebut.
Isu itu juga mendapat perhatian dari sejumlah organisasi dan tokoh. Pada 1 Oktober 2026, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta penyelenggara memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan konser serta dugaan keterkaitannya dengan dukungan terhadap Israel.
Sudarnoto menekankan bahwa informasi yang beredar perlu diverifikasi. Ia mengatakan tidak ingin membangun sikap berdasarkan rumor atau keterangan yang belum dipastikan. Namun, menurutnya, apabila konser benar membawa atau mempromosikan agenda dukungan terhadap Israel, hal itu patut mendapat perhatian serius pemerintah dan masyarakat.
Pada 3 Oktober, Pimpinan Pusat Persatuan Islam juga meminta keterbukaan mengenai tujuan kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan kaitannya dengan agenda politik pro-Israel. Dailami menilai berkembangnya penolakan dan pertanyaan dari berbagai pihak menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kajian secara cermat.
Perizinan diminta mengutamakan kepentingan masyarakat
Dailami meminta adanya transparansi dari penyelenggara dan koordinasi antarlembaga agar persoalan yang berpotensi memicu ketegangan tidak dibiarkan tanpa penjelasan. Ia menegaskan, rekomendasi maupun proses perizinan perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Ia juga meminta instansi terkait tidak menerbitkan izin konser sampai terdapat penegasan pembatalan, dengan tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan pemerintah, menurut Dailami, perlu memperhitungkan aspek sosial dan keamanan, bukan hanya potensi ekonomi acara.
Hingga seruan tersebut disampaikan, perhatian publik terhadap konser masih berpusat pada dua hal: sikap politik Houghton yang pernah diungkapkan di media sosial dan belum terjawabnya pertanyaan mengenai tujuan kegiatan. Kejelasan dari penyelenggara serta keputusan resmi pihak berwenang akan menjadi penentu arah polemik ini menjelang jadwal konser pada Oktober 2026.
