18.11.2026

Korwil SPPG Purwakarta Dicopot Usai Cambuk Pegawai

BGN menonaktifkan Korwil SPPG Purwakarta yang mencambuk kepala SPPG di Bogor. Sudaryono mengecam tindakan itu dan membuka ruang bagi korban menempuh jalur hukum.

korwil-sppg-purwakarta-dicopot-usai-cambuk-pegawai

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengecam tindakan koordinator wilayah (korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purwakarta, Jawa Barat, yang mencambuk seorang kepala SPPG di Bogor. BGN menonaktifkan korwil tersebut dan sedang memeriksa dugaan pelanggaran etiknya.

Sudaryono menyebut kekerasan fisik itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia juga memastikan pelaku tidak akan dipertahankan di lingkungan SPPG BGN, sementara kemungkinan proses hukum diserahkan kepada korban dan pihak yang berwenang.

“Parah sekali ya. Memang mohon maaf kalau kita lihat gini, apa pun alasannya kan tidak bisa dibenarkan ya tindakan kekerasan,” kata Sudaryono setelah menghadiri rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

BGN periksa dugaan pelanggaran etik korwil

Menurut Sudaryono, pemeriksaan internal terhadap korwil itu masih berjalan. Ia beberapa kali menegaskan bahwa proses pemeriksaan sedang dilakukan, tetapi tidak merinci bentuk maupun tahapan pemeriksaan yang telah ditempuh.

BGN menindaklanjuti insiden tersebut sebagai persoalan etik di lingkungan lembaga. Sudaryono menyatakan pelaku telah dikeluarkan dari jabatannya dan tidak akan dipertahankan dalam lingkungan SPPG. Namun, ia belum memaparkan keputusan akhir mengenai sanksi etik yang akan dijatuhkan.

Penentuan sanksi, kata dia, akan mengacu pada hasil pemeriksaan. Sudaryono juga menyatakan proses itu harus berlangsung secara adil dan saksama, termasuk mempertimbangkan rekomendasi yang nantinya disampaikan oleh pemeriksa.

“Saya tidak ada intervensi, kita periksa seadil mungkin, kita periksa sebaik mungkin. Apa pun rekomendasinya, saya tidak ada masalah,” ujar Sudaryono.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap dugaan penganiayaan yang melibatkan dua pengelola SPPG di wilayah berbeda. Korwil yang disebut dalam laporan bertugas di Purwakarta, sedangkan pegawai yang menjadi korban merupakan kepala SPPG di Bogor.

BGN tak halangi korban menempuh jalur hukum

Selain pemeriksaan internal, Sudaryono membuka kemungkinan kasus itu berlanjut ke ranah pidana. Ia menegaskan BGN tidak akan menghalangi pelaporan ataupun melindungi pihak yang diduga melakukan kekerasan.

Langkah hukum, menurut Sudaryono, dapat ditempuh apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan laporan dengan dugaan tindak pidana tertentu. BGN, kata dia, akan menyerahkan proses tersebut sesuai laporan korban dan hasil pemeriksaan yang berjalan di lembaga.

“Kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, kemudian ada yang melaporkan dengan delik tertentu, kita persilakan,” katanya. Sudaryono juga menegaskan tidak ada intervensi dari dirinya dalam proses yang sedang berlangsung.

Pernyataan itu belum menjelaskan apakah korban telah membuat laporan kepada kepolisian. Karena itu, proses hukum masih bergantung pada langkah pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pemeriksaan etik berada di ranah internal BGN.

BGN juga menyatakan akan memperkuat pengawasan operasional di daerah untuk mencegah kejadian serupa. Sudaryono menyebut lembaganya telah menyediakan kotak pos khusus atau PO Box sebagai saluran pengaduan bagi masyarakat, mitra, maupun pengelola program.

Saluran pengaduan disiapkan untuk laporan anonim

Melalui PO Box tersebut, pelapor dapat menyampaikan pengaduan secara anonim tanpa khawatir identitasnya terbongkar. BGN menyebut kanal ini ditujukan untuk membuka ruang pelaporan bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program.

Keberadaan saluran pengaduan itu menjadi salah satu langkah pengawasan yang disampaikan BGN setelah insiden pencambukan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme tindak lanjut laporan yang masuk atau cara lembaga memastikan aduan tersebut ditangani.

Untuk saat ini, penanganan kasus bertumpu pada dua jalur: pemeriksaan etik di internal BGN dan kemungkinan pelaporan pidana oleh pihak yang merasa dirugikan. Hasil pemeriksaan serta langkah korban berikutnya akan menentukan perkembangan perkara ini.

BGN menyatakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan pelaku tidak akan dipertahankan di lingkungan lembaga. Publik kini menunggu tindak lanjut konkret atas pemeriksaan internal, sekaligus memastikan saluran pengaduan yang disiapkan dapat digunakan secara aman oleh para pelapor.

Lensakita