Kasus TPL Rp2 Triliun, CERI Desak Kejagung Periksa Pengendali
CERI mendesak Kejagung menelusuri pengendali TPL dan mempertimbangkan pemeriksaan Sukanto Tanoto serta Joseph Oetomo dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing.
JAKARTA — Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak Kejaksaan Agung menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dalam penyidikan dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. CERI meminta penyidik mempertimbangkan pemeriksaan terhadap Sukanto Tanoto dan Joseph Oetomo untuk mengurai hubungan kepemilikan, pengendalian, serta aliran manfaat dari transaksi yang dipersoalkan.
Desakan itu muncul setelah Kejagung menetapkan Anwar Lawden sebagai tersangka baru. Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, menilai pengusutan belum menjawab pertanyaan utama mengenai siapa yang mengambil keputusan strategis dan menerima manfaat ekonomi. Dugaan perkara ini disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2 triliun.
Menurut Hengki, penyidikan perlu membongkar perkara secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada orang yang menjalankan kegiatan operasional atau menandatangani dokumen. Ia meminta aparat menelusuri struktur pengendalian perusahaan dan rangkaian transaksi yang menjadi pokok perkara.
“Upaya pendalaman itu sangat krusial untuk membongkar kasus transfer pricing TPL secara utuh. Apalagi kerugian negara akibat praktik mereka itu cukup besar, sekitar Rp2 triliun. Biangnya harus kena,” kata Hengki.
Kepemilikan mayoritas TPL jadi sorotan
CERI menyoroti posisi Allied Hill Limited sebagai pemegang saham mayoritas TPL. Berdasarkan profil perusahaan yang mengutip data Bursa Efek Indonesia per 18 Oktober 2026, Allied Hill tercatat memiliki 1.285.265.467 lembar saham, setara 92,54 persen dari total saham perusahaan.
Di sisi lain, Anwar Lawden tercatat menjabat sebagai direktur sekaligus sekretaris perusahaan, tetapi tidak memiliki saham TPL. Bagi CERI, komposisi tersebut menjadi alasan untuk menelaah hubungan antara pemegang saham mayoritas, jajaran manajemen, serta pihak yang mungkin memiliki kewenangan atas keputusan perusahaan.
Namun, besarnya kepemilikan saham tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pemegang saham dalam tindak pidana. Keterkaitan dan tanggung jawab hukum setiap pihak, termasuk dugaan adanya kendali atas transaksi, harus dibuktikan penyidik melalui dokumen dan alat bukti yang sah.
Karena itu, tuntutan CERI adalah agar penyidik menjelaskan apakah seluruh rantai pengambilan keputusan dan transaksi terkait dugaan transfer pricing telah ditelusuri. Pemeriksaan, pemanggilan, maupun penetapan status hukum seseorang tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan kebutuhan dan kecukupan bukti.
Riwayat peralihan saham perlu ditelusuri
Hengki juga menyoroti riwayat perubahan kepemilikan TPL. Menurut keterangan yang disampaikan CERI, kepemilikan perusahaan disebut berpindah dari Sukanto Tanoto melalui Royal Golden Eagle (RGE) kepada Pinnacle Company Pte. Ltd. asal Singapura pada 2007. Kepemilikan itu kemudian beralih kepada Allied Hill Limited yang berbasis di Hong Kong pada awal 2025.
CERI menyebut Joseph Oetomo sebagai pengendali Allied Hill. Ia juga disebut pernah menjabat sebagai direktur RGE Pte Ltd dan Chairman RGE Indonesia. Informasi tersebut, menurut Hengki, perlu diuji penyidik untuk memastikan bagaimana perubahan kepemilikan berlangsung dan siapa yang berwenang menentukan arah perusahaan pada periode yang diperiksa.
“Penyidik harus bongkar ini. Bedah saja siapa sih yang menjadi pemegang kendali sebenarnya di balik Allied Hill yang sekarang kuasai PT TPL dengan porsi saham di atas 92 persen,” ujar Hengki.
Permintaan CERI agar Sukanto Tanoto dan Joseph Oetomo diperiksa merupakan desakan kepada Kejagung, bukan penetapan bahwa keduanya terlibat dalam perkara. Hubungan kepemilikan dan jabatan yang disebut organisasi tersebut masih harus dikaji penyidik berdasarkan bukti yang relevan.
CERI minta penelusuran sampai penerima manfaat
Dalam perkara korporasi, CERI menilai penyidik perlu melihat lebih jauh daripada jabatan formal di perusahaan. Hengki meminta Kejagung menelusuri penerima manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), apabila relevan dengan transaksi yang sedang diselidiki.
Dokumen kepemilikan saham, hubungan antarbadan usaha, kontrak transaksi, catatan keuangan, hingga aliran dana menjadi sejumlah hal yang menurut CERI perlu diperiksa. Penelusuran itu diharapkan dapat membantu menjelaskan siapa yang mengambil keputusan, bagaimana transaksi berlangsung, dan pihak mana yang memperoleh manfaat.
Hengki mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada pelaksana di tingkat korporasi jika bukti mengarah pada pihak lain. Pada saat yang sama, penentuan siapa yang bertanggung jawab tetap harus bertumpu pada hasil penyidikan, bukan semata-mata pada besarnya kepemilikan saham atau riwayat jabatan.
Perkara dugaan transfer pricing TPL kini menempatkan keterbukaan struktur korporasi dan aliran transaksi sebagai bagian penting dari pengusutan. Kejelasan mengenai kendali perusahaan dan penerima manfaat akan bergantung pada bukti yang berhasil dihimpun Kejagung dalam proses penyidikan.
